Panduan · Terbit · Diperbarui
Payment gateway tanpa PT dan tanpa NPWP: syarat sebenarnya, kenapa KTP tetap wajib, dan batasnya
Menerima pembayaran online di Indonesia tidak mewajibkan PT. Jawaban singkat untuk tiga dokumen yang paling sering ditanyakan:
- PT atau CV: tidak wajib. Perorangan bisa mendaftar dengan memilih Perorangan saat verifikasi usaha. Badan usaha baru dibutuhkan bila dana harus masuk ke rekening atas nama perusahaan.
- NPWP: bergantung pada penyedia. Kasera Pay tidak memintanya dari perorangan. Beberapa penyedia lain memintanya, atau memintanya hanya untuk metode tertentu (tabel di bawah).
- KTP: selalu wajib. Penyelenggara jasa pembayaran yang diatur Bank Indonesia wajib mengidentifikasi dan memverifikasi identitas penggunanya (PBI Nomor 10 Tahun 2024), jadi tidak ada jalur resmi “tanpa KTP” atau “tanpa KYC” untuk mencairkan dana.
Yang diperiksa penyedia pembayaran bukan bentuk badan usaha, melainkan tiga hal: identitas orang yang bertanggung jawab atas akun, rekening tujuan pencairan, dan jenis kegiatan yang dibiayai. Satu KTP dan satu rekening atas nama sendiri sudah menjawab dua yang pertama. Syarat Kasera Pay dipakai di sini sebagai contoh konkret karena angkanya terbuka dan bisa dicek.
Syarat perorangan di empat penyedia
Dibaca dari situs publik masing-masing penyedia per 3 November 2026. Syarat bisa berubah, jadi cek ulang di halaman pendaftarannya sebelum memutuskan.
| Penyedia | KTP | NPWP | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kasera Pay | Wajib, dengan selfie | Tidak diminta | Rekening pencairan atas nama sendiri |
| Midtrans | Wajib (KITAS untuk WNA) | Hanya untuk metode selain GoPay, QRIS, dan transfer bank | Bisnis individu diterima |
| iPaymu | Wajib, dengan selfie memegang KTP | Diminta | Nama di buku tabungan harus sama dengan KTP |
| Espay | Wajib | Diminta, sesuai KTP | Juga mencantumkan profil perusahaan |
Ada juga gateway yang justru menutup pintu bagi pendaftar perorangan, dan aturannya diuraikan di perbandingan Kasera Pay dan Xendit. Gateway yang sejak Januari 2026 mengarahkan perorangan ke aplikasi kasirnya dibahas di perbandingan Kasera Pay dan Finpay.
Dua tingkat verifikasi, dan apa yang dibuka masing-masing
Kesalahan urutan yang paling mahal untuk perorangan adalah membuka penjualan lebih dulu dan mengurus verifikasi belakangan. Verifikasi di Kasera Pay punya dua tingkat, dan keduanya membuka hal yang berbeda:
- Menerima pembayaran terbuka dengan email yang terverifikasi, dalam jatah 10 permintaan pembayaran dan total Rp 1.000.000 seumur akun. Tidak ada dokumen badan usaha di daftar ini.
- Mencairkan dana membutuhkan KYC pribadi dan KYC usaha. KYC pribadi: nomor WhatsApp yang diverifikasi dengan kode, foto KTP, selfie, nama dan NIK sesuai KTP, tempat dan tanggal lahir, serta alamat KTP. KYC usaha: nama yang dilihat pembeli, kategori usaha, minimal satu tempat berjualan, satu dua kalimat cara pakai, dan rekening bank atas nama sendiri. Perorangan memilih Perorangan di langkah usaha dan tidak diminta dokumen apa pun selain KTP.
Lama pemeriksaannya juga berbeda untuk perorangan. Pengajuan perorangan diperiksa sistem lebih dulu: NIK dicocokkan dengan tanggal lahir, wajah di KTP dengan selfie, dan nama pemilik rekening dengan nama di KTP. Bila semuanya lolos, pengajuan bisa disetujui tanpa menunggu peninjau. Bila tidak, tim yang memeriksa, dengan perkiraan biasanya 1 sampai 2 hari kerja. Itu perkiraan, bukan jaminan, dan rinciannya ada di panduan verifikasi akun.
Akibatnya jelas: uang yang masuk sebelum verifikasi penuh selesai tidak hilang, tetapi juga tidak bisa diambil. Untuk penjualan bertenggat, misalnya tiket acara atau pre-order yang modalnya dipakai untuk produksi, verifikasi penuh perlu tuntas sebelum hari pertama penjualan.
Satu syarat lagi yang sering terlewat: rekening tujuan harus atas nama pemilik akun sendiri. Pencairan dapat tertunda bila nama rekening tidak cocok dengan nama terverifikasi. Rekening pasangan, rekening orang tua, dan rekening bendahara komunitas yang dipakai bersama adalah tiga kasus yang paling sering menahan pencairan pertama. Usia minimal 17 tahun dengan KTP yang sah juga berlaku.
Yang benar-benar membutuhkan badan usaha
Badan usaha bukan syarat untuk membuka akun. Yang menentukan adalah ke mana dana mengalir dan atas nama siapa, dan hanya baris pertama di bawah ini yang cukup dengan KTP:
| Situasi | Yang dibutuhkan |
|---|---|
| Dana masuk ke rekening pribadi | Cukup KTP dan rekening atas nama sendiri |
| Dana harus masuk ke rekening atas nama perusahaan | Badan usaha beserta rekening atas namanya: pilih Badan usaha saat verifikasi, unggah SK Pendirian, SK Pernyataan, NPWP Perusahaan, dan NIB |
| Menerima atas nama pihak lain: keagenan, marketplace, dana vendor | Persetujuan tertulis lebih dulu |
| Kegiatan berizin: investasi, aset kripto, pemasaran berjenjang | Izin sektoral yang sah, bukan sekadar badan usaha |
Baris ketiga dan keempat lebih sering menjadi penghalang nyata daripada baris kedua. Perorangan jarang butuh rekening perusahaan, tetapi sering berada dalam posisi memegang uang milik orang lain tanpa menyadarinya.
Bagi yang sudah punya CV atau PT tetapi belum yakin jalur mana yang dipilih, perbedaan dokumen, rekening pencairan, dan lama pemeriksaannya ada di perbandingan akun perorangan dan akun badan usaha.
Kegiatan yang perlu ditanyakan sebelum mulai
Halaman larangan penggunaan memisahkan dua daftar. Yang pertama tidak pernah diizinkan, di antaranya judi, skema investasi tanpa izin OJK, barang palsu, dan usaha transfer uang atau penukaran uang. Yang kedua boleh, tetapi hanya setelah persetujuan tertulis, dan justru daftar kedua inilah yang memuat kegiatan sehari-hari banyak perorangan:
- Menerima pembayaran atas nama usaha atau orang lain, termasuk panitia acara yang memegang dana vendor.
- Donasi, penggalangan dana amal, dan crowdfunding.
- Perjalanan, tiket, dan hal lain yang dibayar jauh sebelum diserahkan.
- Pre-order dan pembayaran di muka untuk barang fisik yang baru diserahkan lebih dari 30 hari ke depan. Langganan layanan atau software yang diserahkan terus-menerus tidak termasuk.
- Tembakau, vape, dan alkohol, sejauh perizinan setempat mengizinkan.
Benang merahnya adalah risiko yang ditanggung pembayar, bukan besar kecilnya usaha. Bertanya lebih dulu ke [email protected] tidak ada biayanya; penangguhan di tengah penjualan biayanya besar.
Biaya pada skala perorangan
Pendaftaran gratis, dan saat ini tidak ada biaya bulanan untuk memiliki akun. Biaya hanya dipotong dari pembayaran yang berhasil:
| Nominal per pembayaran | QRIS | Virtual Account |
|---|---|---|
| Sampai Rp 1.000.000 | 0,7% + Rp 250 | Rp 5.000 |
| Di atas Rp 1.000.000 | 1% dari seluruh nominal | 1% dari seluruh nominal |
| Pencairan ke rekening | Rp 3.000 per pencairan | |
Pembayaran di atas Rp 1.000.000 juga perlu nama pembeli, WhatsApp atau email, tanggal serah terima, dan keterangan minimal 10 karakter. Aturan lengkapnya ada di panduan menerima pembayaran di atas Rp 1 juta.
Contoh perhitungan untuk sebulan berjualan kecil, semua angka sebagai ilustrasi:
- 40 pesanan senilai Rp 85.000, bruto Rp 3.400.000.
- Komponen 0,7 persen: Rp 23.800. Komponen tetap 40 kali Rp 250: Rp 10.000.
- Pencairan sekali di akhir bulan: Rp 3.000. Diterima Rp 3.363.200.
- Pencairan mingguan empat kali: Rp 12.000. Diterima Rp 3.354.200.
Jadwal pencairan, ambang minimum yang menahan saldo kecil, dan verifikasi yang harus selesai sebelum pencairan pertama dibahas lengkap di panduan pencairan dana.
Selisih Rp 9.000 antara dua jadwal itu kecil pada omzet segini, tetapi rasionya berbalik pada penjualan yang jarang. Satu pencairan Rp 50.000 kehilangan 6 persen hanya pada biaya pencairan. Jadwal pencairan layak ditentukan dari nilai per pencairan, bukan dari kebiasaan.
Pada nominal kecil, yang menentukan adalah komponen tetapnya. Pembayaran Rp 10.000 dikenai Rp 70 dari komponen 0,7 persen ditambah Rp 250, jadi tarif efektifnya 3,2 persen; pembayaran Rp 200.000 dikenai Rp 1.650, atau 0,8 persen. Semakin kecil nominalnya, semakin besar porsi biaya tetap, dan itu berlaku untuk semua penyedia yang memungut biaya per transaksi.
Batas default yang perlu diketahui sebelum berjualan
Batas berikut berlaku saat pembuatan permintaan pembayaran dan bisa berbeda per akun. Nilai default hari ini:
| Batas | Default |
|---|---|
| Nominal minimum | Rp 1.000 untuk QRIS, Rp 10.000 untuk Virtual Account |
| Nominal maksimum | Rp 10.000.000 |
| Batas harian | Tidak ada untuk akun terverifikasi |
| Masa berlaku | 60 menit, maksimum 24 jam |
Yang paling sering mengejutkan adalah nominal maksimum: penjualan barang seharga di atas sepuluh juta perlu dipecah, atau maksimum Virtual Account-nya diminta naik lebih dulu. Kenaikan itu bisa diminta sebelum hari H, tidak bisa diperbaiki setelah pembeli gagal membayar.
Metode yang bisa ditawarkan hari ini
Yang aktif adalah QRIS dan tujuh bank Virtual Account (BRI, BNI, Mandiri, Permata, CIMB Niaga, Danamon, dan Maybank). E-wallet dan gerai retail belum aktif, dan paylater baru dibuka untuk akun tertentu; permintaan yang menyebut kode metode yang belum aktif di akun ditolak terang-terangan, bukan diam-diam diganti metode lain. Keduanya bisa dibayar lewat halaman checkout siap pakai, jadi perorangan tanpa website tidak perlu menulis tampilan pembayaran sendiri. Daftar dan status per metode ada di dokumentasi metode pembayaran.
Untuk perorangan, QRIS saja sudah mencakup mayoritas pembayar, karena satu kode bisa dibayar dari aplikasi bank maupun dompet digital mana pun yang mendukung QRIS. Virtual Account menjadi penting saat nominalnya besar atau pembayarnya terbiasa transfer bank.
Empat pertanyaan untuk menilai penyedia mana pun
- Ke rekening siapa dana bisa dicairkan, dan apakah NPWP diminta? Rekening pribadi atas nama sendiri, atau harus rekening badan usaha. Ini pembeda paling menentukan bagi perorangan, dan jawabannya biasanya ada di syarat layanan, bukan di halaman harga.
- Apakah tarifnya persen murni atau ada komponen tetap? Hitung dengan nominal transaksi yang sebenarnya, bukan dengan nominal contoh di halaman harga.
- Apakah status bisa ditanyakan per transaksi? Penyedia yang hanya menghasilkan satu kode statis mengembalikan pekerjaan pencocokan ke mutasi rekening, dan itu sumber sengketa yang tidak terlihat di awal.
- Kegiatan mana yang perlu persetujuan lebih dulu, dan berapa lama prosesnya? Tanyakan sebelum tanggal penjualan ditetapkan.
Perlu dicatat supaya jujur: menerima perorangan bukan keunggulan yang unik, seperti terlihat di tabel syarat di atas. Pembedanya ada di NPWP, rekening tujuan, dan biaya pada nominal yang sebenarnya dijual.
Yang tetap menjadi tanggung jawab pribadi
Tidak adanya badan usaha tidak menghapus kewajiban perpajakan: penghasilan usaha melekat pada orang pribadi yang menerimanya. Catatan transaksi di dashboard, lengkap dengan bruto, biaya, dan nilai bersih per pembayaran, adalah bahan yang dipakai saat pelaporan. Tarif dan skemanya bergantung pada situasi masing-masing, jadi angkanya layak dikonfirmasi ke konsultan pajak.
Langkah memulai
- Daftar dengan email, lalu masukkan kode 6 digit yang dikirim ke email itu.
- Selesaikan verifikasi penuh sekaligus, termasuk rekening bank atas nama sendiri, sebelum penjualan pertama.
- Bila kegiatannya masuk daftar yang perlu persetujuan, kirim pertanyaannya di tahap ini, bukan setelah pembeli pertama membayar.
- Buat satu permintaan pembayaran per pesanan, bukan satu kode untuk semua, supaya status tiap pesanan bisa ditanyakan sendiri-sendiri.
- Tentukan jadwal pencairan dari nilai per pencairan, bukan dari kebiasaan mingguan.
Pertanyaan yang sering muncul
Apakah perlu NPWP untuk mendaftar payment gateway tanpa PT?
Bergantung pada penyedianya. Kasera Pay tidak meminta NPWP dari perorangan: verifikasinya meminta KTP, selfie, data sesuai KTP, nomor WhatsApp, dan rekening bank atas nama sendiri. Per 3 November 2026, Midtrans meminta NPWP hanya untuk metode selain GoPay, QRIS, dan transfer bank, sedangkan iPaymu dan Espay mencantumkan NPWP sebagai dokumen perorangan. Kewajiban perpajakan atas penghasilan usaha tetap berjalan terpisah dari pendaftaran akun.
Apakah ada payment gateway tanpa KTP atau tanpa KYC?
Tidak ada jalur resmi. Penyelenggara jasa pembayaran yang diatur Bank Indonesia wajib menjalankan customer due diligence, yaitu identifikasi dan verifikasi identitas pengguna, menurut PBI Nomor 10 Tahun 2024. Yang bisa ditunda hanya waktunya: di Kasera Pay, menerima pembayaran dalam jumlah terbatas sudah bisa dengan email terverifikasi, tetapi mencairkan dana selalu menunggu verifikasi KTP selesai. Layanan yang menjanjikan pencairan tanpa identitas sama sekali layak dicek dulu di daftar penyelenggara berizin Bank Indonesia.
Apakah dana bisa dicairkan ke rekening atas nama orang lain?
Tidak. Pencairan hanya ke rekening bank terverifikasi atas nama pemilik akun sendiri, dan pencairan dapat tertunda bila nama rekening tidak cocok dengan nama terverifikasi. Rekening pasangan atau rekening orang tua adalah penyebab paling sering pencairan pertama tertahan pada akun perorangan.
Apakah bisa mulai menerima pembayaran sebelum verifikasi penuh selesai?
Bisa menerima dalam jumlah terbatas, belum bisa mencairkan dana. Dengan email terverifikasi, akun sudah boleh menerima pembayaran, tetapi selama onboarding belum aktif berlaku jatah seumur akun: 10 permintaan pembayaran dan Rp 1.000.000 nominal yang bisa diterima. Setelah itu pembuatan permintaan baru ditolak dengan unverified_count_cap atau unverified_amount_cap sampai verifikasi penuh selesai. Mencairkan dana juga membutuhkan verifikasi penuh, jadi uang yang masuk lebih dulu akan menunggu di saldo sampai verifikasi itu selesai.
Panitia acara yang menjual tiket, apakah perlu izin khusus?
Ya, dua alasan sekaligus menurut halaman larangan penggunaan: tiket termasuk hal yang dibayar jauh sebelum diserahkan, dan panitia yang memegang dana vendor termasuk menerima pembayaran atas nama pihak lain. Keduanya masuk daftar yang perlu persetujuan tertulis lebih dulu, jadi tanyakan sebelum penjualan dibuka, bukan setelah tiket terjual.